Politisi Gerindra Pemalang Rifatur Rosidah Soroti Pernyataan Budi Arie Soal Pemilu 2029
PEMALANG — Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Partai Gerindra Rifatur Rosidah, menyayangkan pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang dinilainya membangun narasi provokatif terkait keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ida, sapaan akrabnya, pernyataan mengenai kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029 tidak semestinya disampaikan secara terbuka karena berpotensi menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Pernyataan yang menimbulkan kontroversi seperti itu seharusnya dihindari. Kita harus bersama-sama menjaga suasana politik agar tetap kondusif dan tidak membuat masyarakat gaduh,” ujarnya.
Sebagai kader Partai Gerindra, Ida mengingatkan para tokoh politik maupun pimpinan organisasi relawan agar lebih bijak dalam menyampaikan pandangan terkait arah politik nasional.
Ia menilai, fokus utama pemerintah dan seluruh elemen bangsa saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan pembangunan, pemulihan ekonomi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Presiden Prabowo bersama jajaran pemerintah saat ini sedang berupaya menata berbagai sektor. Prioritasnya adalah pembangunan, penguatan ekonomi, dan penyelesaian persoalan yang dihadapi negara,” tegasnya.
Ida juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai pernyataan politik yang berkembang. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi narasi yang berpotensi mengganggu persatuan dan stabilitas nasional.
Ia berharap seluruh elite politik dapat memberikan pernyataan yang menyejukkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru larut dalam pembahasan Pilpres 2029. Menurutnya, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pemilihan presiden telah diatur dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Jangan sampai masyarakat terlalu dini dibawa ke dalam dinamika politik Pilpres. Masih banyak pekerjaan yang harus kita kawal bersama, terutama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.