Friksi Panas Legeslatif dan Eksekutif Soal Sekwan Terus Berlanjut.
 |
| (Britim; foto ragus) |
Beritatimur - Pemalang, Jawa tengah Friksi antara legislatif dan eksekutif bertambah hari semakin meruncing. Rupanya, kisruh ini berawal dari pengisian kekosongan jabatan Sekwan yang dianggap tak ada kordinasi ataupun komunikasi.
Bahkan disebutkan jauh hari bupati sudah punya jago sendiri yakni Sodik Ismanto yang saat itu menjadi sekretaris di Dipermades. Lalu tes kemarin untuk apa?. Bisa dikatakan tes tersebut hanyalah formalitas saja.
Belakangan kisruh semakin panas manakala Ketua DPRD Pemalang Tatang Kirana.SIP meninggalkan acara pelantikan pejabat eselon ll, lll dan lV di pendopo kabupaten, kemarin Kamis (29/12)
Hal ini dikarenakan permintaan dari semua anggota dewan agar melantik Bagus Sutopo.SSTP.MAP sebagai peserta seleksi terbaik tidak diakomodir. Malah Bagus Sutopo terlempar menjadi Sekcam Ulujami.
Politisi senior dari Partai Golkar H Rois Faisal MS dan unsur pimpinan Fraksi PPP menilai kekecewaan itu menjadi catatan sendiri.
Sebab, bukan tanpa alasan, Bagus Sutopo disebutkan oleh Rois Faisal MS menduduki ranking pertama sesuai penilaian Panitia Seleksi (pansel). Alilh-alih yang dilantik justru Sodik Ismanto.
“Kalau sudah ada pilihan yang sudah ditetapkan oleh bupati, kenapa kami di suruh memilih,” ujarnya
Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana pun bereaksi seyogyanya untuk mengisi kekosongan sekwan haruslah yang terbaik.
" Bukan seperti memilih kucing dalam karung. DPRD juga mempunyai hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam undang-undang," katanya
Tatang juga menyayangkan upaya komunikasi tidak digubris, usulan penempatan Sekwan kalau sudah ada kenapa kami harus memilih.
"Benar kata Pak Rois, kalau sudah di tetapkan disana ngapain kami disuruh milih dari 3 calon yang disodorkan,” ucap Tatang.
Tatang juga menyerahkan pada masyarakat untuk menilainya sendiri. Kami berharap masalah ini mendapat perhatian dari Gubernur Jawa, Ganjar Pranowo.
Sementara itu, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ST.MSi kepada beberapa media mengatakan bahwa proses seleksi sudah sesuai prosedur.
" Proses seleksi sudah sesuai prosedur," tandas Agung.
Beberapa kalangan menilai friksi ini menandakan kebuntuan komunikasi politik yang dibangun eksekutif. Jadi, partai pengusung dianggap gagal atau memang ada faktor ketidak percayaan mereka dan ini menjadi preseden buruk kedepannya.
Beberapa anggota dewan yang masuk dalam partai pengusung mengaku sejak dilantik jadi bupati sampai sekarang belum pernah sekalipun diajak untuk rembugan.
" Bagaimana membangun komunikasi politik, diajak bicara saja tidak," ujar salah seorang anggota dewan.
Ini adalah pertaruhan kedua setelah ada penolakan RPJMD, saya ngga bisa bicara...," imbuhnya (R.t.u ; A.a)